Kayong Utara, Kalbar – Beritainvestigasi.com. Sejumlah kejanggalan terungkap di SPBU 3T Pulau Maya Nomor Operasi 66.788.004. SPBU yang sejak awal dibangun untuk mendukung program BBM Satu Harga bagi masyarakat kepulauan kini menjadi sorotan setelah papan informasi yang sebelumnya mencantumkan Solar dan Pertalite bersubsidi mendadak berubah.
Pantauan di lapangan menunjukkan papan informasi yang sebelumnya menampilkan layanan BBM Satu Harga tidak lagi terlihat. Sebagai gantinya, terpampang daftar BBM non-subsidi dan industri seperti Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Pasalnya, SPBU 3T pada dasarnya dibangun untuk menjamin akses masyarakat terhadap BBM dengan harga yang sama sebagaimana daerah lain di Indonesia.
Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, terdapat dugaan bahwa sebagian pasokan BBM tidak hanya disalurkan kepada masyarakat umum, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri, termasuk operasional pembangkit listrik dan alat berat proyek yang beroperasi di kawasan Pulau Maya dan sekitarnya.
Tak hanya itu, sejumlah warga juga mempertanyakan dugaan penjualan BBM subsidi dengan harga yang melebihi ketentuan resmi pemerintah. Dugaan tersebut kini menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang selama ini bergantung pada keberadaan SPBU tersebut sebagai satu-satunya akses utama memperoleh BBM.
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme distribusi BBM di lapangan. Saat melakukan peninjauan, awak media mendapati dispenser pengisian BBM tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, penyaluran BBM diduga dilakukan menggunakan selang hose yang lazim digunakan untuk proses bongkar muat.
Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi distribusi serta pengawasan terhadap volume dan tujuan penyaluran BBM yang keluar dari SPBU.
Ketika awak media mencoba menggali informasi lebih lanjut, dua petugas lapangan yang diketahui bernama Aldi dan Dayat mengaku tidak memiliki kewenangan menjelaskan operasional maupun kebijakan distribusi BBM di lokasi tersebut.
“Tanya langsung aja dengan pengelolanya, Haji Urip di Telok Batang. Kami hanya tenaga lapangan yang bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat. Lebih jelas tanya Haji Urip,” ujar Aldi kepada awak media, Jumat (5/6/2026).
Pernyataan tersebut semakin menguatkan perlunya klarifikasi langsung dari pihak pengelola terkait berbagai dugaan yang berkembang.
Sementara itu, Kepala Desa Satai Lestari, Baharudin, meminta adanya penjelasan terbuka mengenai perubahan papan informasi dan mekanisme distribusi BBM yang berlangsung di SPBU tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah penyaluran BBM yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan program BBM Satu Harga yang dibiayai negara untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan.
“Kami meminta adanya penjelasan yang transparan terkait perubahan papan informasi dan penyaluran BBM. Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat karena kurangnya keterbukaan informasi,” tegas Baharudin.
Upaya konfirmasi kepada pengelola SPBU, H. Urip, telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban ataupun klarifikasi.
Tidak adanya respons dari pihak pengelola semakin memunculkan pertanyaan publik mengenai alasan perubahan papan informasi, dugaan distribusi BBM untuk kepentingan industri, hingga dugaan penjualan BBM subsidi di atas harga resmi.
Masyarakat kini berharap Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum segera turun melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM di SPBU tersebut.
Apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi maupun program BBM Satu Harga, masyarakat meminta agar dilakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku guna melindungi hak masyarakat dan menjaga kredibilitas program pemerintah.(Vr)
