oleh

Belum Ada Kejelasan, Kasus pengancaman Terhadap Wartawan Dipertanyakan  

Budi, Saat Buat Laporan di Polres Ketapang

Ketapang, Kalbar- BeritaInvestigasi.com. Lebih dari 2 pekan kasus pengancancaman terhadap Wartawan Kontributor Koran Pemberita Korupsi (KPK) Budi Gautama belum ada titik terangnya.

Kasus yang berawal dari permintaan klarifikasi dan konfirmasi terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh koordinator liputan Koran Pemberita Korupsi Kalbar yang meminta materi LPJ dengan surat resmi mendapat sambutan tidak bersahabat bahkan diancam tembak oleh Oknum Bendahata Desa.

Prilaku Oknum yang bersikap arogan dan menunjukan sikap yang kurang etis, menyobek surat dan mengeluarkan kata kata kasar tersebut, mendapat kecaman berbagai pihak.

Kapolres Ketapang, AKBP Yani Permana melalui Kasat Reskrim, AKP Primastya Dryan Maestro, S.I.K saat dikonfirmasi mengatakan sudah menjadwalkan pemeriksaan.

“Hari rabu terjadwal di Polsek akan lakukan Riksa terhadap yang bersangkutan. Silahkan koordinasi dengan Kapolsek Simpang 2,” kata Primas via sambungan WhatsApp pada Selasa (31/08/2021) pagi.

Kapolsek Simpang Dua, IPDA Ali Mahmudi, S.H, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp tidak memberikan jawaban dan hanya terlihat tanda centang biru dua.

Sementara itu, Budi Gautama dihubungi media ini mengatakan, bahwa dirinya ada mendapat undangan klarifikasi dari Polsek Simpang Dua.

Namun Budi menyayangkan, surat undangan yang dikirim padanya terkesan dadakan.

” Undangan Polsek terlalu kilat, menurut PH undangannya tergesa gesa,” kata Budi melalui pesan WhatsApp.

Maskoryani, S.H, Koordinator Penasehat Hukum, Budi, mengatakan, undangan yang disampaikan pada kliennya terlalu mepet.

“Undangan yang diberikan itu terlalu mepet waktunya dan kalau mau di klarifikasi sebagaimana LP yang disampaikan Budi di Polda,” kata Maskoryani di hubungi via WhatsApp.

Senada dengan Maskor, Boy Florensius yang juga tim PH dari Budi menyatakan prihatin atas apa yang dialami Budi.

” Kita turut prihatin atas kasus yang menimpa om budi, ibarat kata, udah jatuh ketimpa tangga. Udah dapat perlakuan yang sewenang-wenang justeru disanksi adat lagi. memang aneh di era keterbukaan informasi publik, masih ada oknum aparatur pemerintah yang belum siap menjalankan amanah konstitusi dan aturan yang ada, justeru cenderung menutupi segala kegiatan yang sifatnya wajib diketahui oleh publik,” ujar Boy.

Dikatakannya, segala tindakan oknum yang bersangkutan tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Karena tindakan oknum tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

” Tinggal bagaimana dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian berani mengambil langkah tegas dan kongkret dalam penegakan hukum sesuai protap secara objektif,” kata Boy.

Boy berpendapat, berdasarkan kronologis perihal kejadian peristiwa dari sisi hukumnya, Setidaknya ada 2 kategori tindak pidana yang terjadi.

” Ada yang menjadi ranah Pidana Umum sehubungan dengan pernyataan oknum perangkat desa dengan dugaan tuduhan fitnah yang mengarah pada pencemaran nama baik Dan tindakan pengancaman yang disertai dengan tindakan kongkret, seperti merobek surat resmi yang ditujukan ke desa. Kemudian pidana ranah pidsus sehubungan dengan pelanggaran UU pers,” pungkasnya. (SDI/Vr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed