Dalam Bingkai Otsus Dan PTFI Pendidikan Di Papua Mati Suri

Anggota Fraksi PKB DPR RI , Marthen Douw (kanan)

Jayapura – Beritainvestigasi.com. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua maupun 29 Kabupaten dan Kota bidang pendidikan terkait proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di berbagai jenjang pendidikan terutama SD, SMP, SMA dan sederajarnya menjadi sorotan bagi anggota Fraksi PKB DPR RI, Marthen Douw.

Pasalnya, menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Nabire periode 2014-2019 ini bahwa di tanah Papua masih berdiri gagah dua raksasa, yakni Otonomi Khusus (Otsus) dan PT. Freeport Indonesia (PTFI), namun pendidikan hampir saja mati di tengah-tengah kerinduan sumber daya manusia (SDM).

Politisi PKB ini bilang, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua telah memberikan izin TNI mengajar di sekolah justru menjadi instropeksi bagi pemerintah terutama di tingkat kabupaten.

“Soal TNI mengajar itu saya pikir baik supaya melalui kejadian ini agar Pemda Provinsi, Kabupaten terutama di wilayah batas dan pegunungan bisa buka mata soal penanganan daruratnya pendidikian di Papua. Dan saya harap segera instropeksi akan hal ini,” ujar Marten Douw, Rabu, (12/2/2020).

Padahal kebijakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan cukup besar. Namun kata dia, penyaluran tak tepat kebutuhan mendasar bagi masyarakat lantaran belum ada produk hukum yang menjamin.

“Khusus bagi pendidikan Papua, sebenarnya anggaran Otsus dan Freeport bisa menjamin pendidikan Papua secara menyeluruh. Mengapa harus banyak persoalan dalam dunia pendidikan ini?,” ucapnya bertanya.

Selama ini kebijakan Gubernur Papua, lanjutnya, telah bagus dibagi ke daerah. Namun alangkah baiknya juga jika anggaran tersebut sudah terkemas peruntukannya untuk apa lalu dibungkus dengan Perda dan dibagikan ke daerah.

“Anggaran Otsus dan PT. Freeport Indonesia sebelum turun ke Papua, saya berharap Pemerintah Pusat hingga Provinsi Papua seperti Gubernu, dan DPR Papua harus kemas baik lalu disalurkan ke masing-masing Kabupaten dan Kota di Papua. Yang benar diperuntukan untuk kebutuhan mendasar masyarakat Papua dan diikat dengan Perda yang mengatur khusus penggunaan anggaran tersebut. Sebab pemerintah adalah pelayan rakyat,” ungkapnya.

Sebab selama ini, menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten periode 2014-2019 ini, pendapatan Pemda Provindi Papua dari Otsus dan PT. FI sebenarnya diperuntukan untuk apa dan siapa hingga ke mana. “Itukan belum jelas, karena itu harus ada Perda yang mengikat khusus untuk urus anggaran bagi pendidikan ini,” ucapnya.

( Yamoye Abeth/ Red )

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

mulai berbenah tahun 2016 hingga sekarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *