Diduga Melawan Hukum, Persekongkolan Manifulasi Data Meloloskan Guru PPPK Dikabupaten Ketapang

Ketapang300 Dilihat

Dugaan Manipulasi data berjamaah di lingkungan dinas Pendidikan Kab. Ketapang(Foto:Ilustrasi) 

Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com Dugaan perbuatan melawan hukum semakin terang adanya Manipulasi data secara berjamaah meloloskan guru PPPK di Kabupaten Ketapang.

Penelusuran tim dalam mengungkap peristiwa yang menciderai Hukum dan Keadilan itu diharapkan ada tindakan tegas dari APH atau pihak berwenang, karena akan menjadi preseden buruk dan yurisprudensi bagi para oknum pelaku kejahatan di kemudian hari.

Informasi yang berhasil dihimpun tim pencari fakta, bahwa terdapat beberapa oknum yang lolos menjadi Guru PPPK tanpa mengikuti sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, seperti persyaratan sebagai Honorer (pengajar/guru) yang harus dipenuhi. Namun hal itulah yang justru ditabrak, lantas apa fungsi aturan yang dibuat, apakah sekedar formalitas dan pemanis belaka…?

Dalam aturan penerimaan Guru PPPK tahun 2023 Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan persayaratan Terdaftar di Dapodik, Masa Kerja minimal 3 tahun aktif, dan mengantongi SK penunjukan sebagai Guru Honor/kontrak, dan memiliki kualifikasi Sarjana Pendidikan menjadi syarat mutlak bagi pelamar untuk lolos seleksi PPPK guru Tahun 2023.

Namun tidak semua pelamar guru PPPK benar-benar memenuhi persayaratan yang ditentukan untuk lolos verifikasi degan persyaratan yang prosedural.

Hal ini menjadi perbincangan luas di masyarakat, karena di duga ada permainan data dan diduga dimanipulasi agar bisa lolos menjadi guru PPPK, khususnya di Kecamatan Matan Hilir Selatan(MHS), Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Salah satu pelamar PPPK guru Tahun 2023, sebut saja Julia Marni yang awalnya terdaftar di dapodik SDN 06 Kecamatan Matan Hilir Selatan, dimana yang bersangkutan adalah merupakan Staf Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Yang bersangkutan tidak pernah melakukan kegiatan ajar mengajar(honorer)di SDN 06 Kecamatan Matan Hilir selatan.

Namun anehnya Julia Marni kemudian bisa lulus menjadi Guru PPPK dengan Penempatan Kerja di SDN 14 Simpang Hulu.

Keterangan Kepala SDN 06 MHS

Kepala SDN.06 Matan Hilir Selatan, Sayatun Junipah saat diwawancarai menjelaskan bahwa Julia Marni awal Januari 2022 numpang nama untuk didaftarkan ke dapodik karena yang bersangkutan pada saat itu bekerja sebagai staf/ Kasi Pemerintahan di desa Pesaguan Kiri.

“Kemudian saya keluarkan SK selama satu semester. (Januari 2022-Juni 2022) Karena yang bersangkutan memang tidak melakukan kegiatan ajar mengajar di sekolah, SK nya tidak lagi diperpanjang dan saya suruh operator sekolah untuk menyampaikan kepada Operator Diknas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari daftar dapodik SD.06 Matan hilir Selatan Kabupaten Ketapang, “Jelas Sayatun Junifah, Selasa (28/5/2024).

“Terkait yang bersangkutan lulus seleksi PPPK Guru tahun 2023 saya tidak tau yang bersangkutan menggunakan dapodik sekolah mana dan SK yang digunakan Sekolah mana yang mengeluarkan. Karena untuk data Dapodik yang di sekolah saya sudah dihapus, jadi nama yang bersangkutan tidak lagi terdaftar di dapodik SDN 06 Matan hilir Selatan, “tambah Sayatun.

Keterangan Operator Dinas Pendidikan

Saat dikonfirmasi ke Operator Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Mursyid menerangkan bahwa, memang betul atas nama Julia Marni awalnya terdaftar di SDN 06 MHS, namun hanya 6 bulan. Kemudian terdaftar di SDN 14 Simpang Hulu sejak bulan Juli 2023.

“Awalnya terdaftar di Dapodik SDN 06 MHS pada tahun 2022, kemudian terdaftar di dapodik SDN 14 Simpang Hulu sejak 10 Juli 2023,” terang Mursyid saat ditemui di ruang kerjanya Selasa(11/06/2023).

Sedangkan untuk pendaftaran, Mursyid mengatakan menggunakan Web masing-masing, tidak melalui Web Dinas atau sekolah.

Keterangan Kepala BKPSDM 

Di tempat terpisah Kepala BKPSDM Kabupaten Ketapang, menjelaskan kalau untuk pembukaan dari tenaga honor bagi guru itu minimal 3 tahun. Pendaftaran melalui Aplikasi kemendikbud dikti, pada saat guru honorer ingin mengikuti tes kalau sudah terdaftar di Dapodik sudah bisa mendaftar sendiri.

“Kalau sudah diterima artinya sudah memenuhi syarat, ada dugaan ada yang terdaftar di dapodik namun tak pernah mengajar, namun yang lebih tau itu adalah diknas, kalau kami tidak tau, karena dapodik itu yang mengeluarkan nya admin di sekolah masing-masing melalui operator. Kemudian kami hanya mengecek data administrasi, soal dia masuk atau tidak di lapangan kami sudah tidak mengetahui lagi, ” ujar Sugiarto Kepala BKPSDM.

Lanjut Sugiarto, untuk Guru PPPK SK diterbitkan oleh Bupati namun atas ketentuan dari Pusat.

“SK nya ditandatangani Bupati, dengan penempatan di sekolah sesuai permohonan pelamar, ” kata Sugiarto.

Keterangan  Kades Pesaguan Kiri

Tim melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Pesaguan kiri, M. Amin menerangkan bahwa Juliani Marni, sudah lama berkerja di Kantor Desa Pesaguan Kiri sejak masa jabatan Kades sebelumnya.

” Julia Marni, sudah bekerja di Kantor Desa ini sebagai Kaur Desa dari pak Mahrel menjadi Kepala Desa hinga saya menjabat, dan baru berhenti dua bulan sekitar bulan Maret atau April, ” papar M.Amin saat dihubungi via WhatsApp Rabu(12/06/2024).

Keterangan Mantan Kades

Sementara itu, mantan Kepala Desa, Mahrel membenarkan kalau Julia Marni sudah bekerja sebagai Staf Desa sejak dirinya menjabat.

” Julia Marni mulai bekerja sebagai staf desa pesaguan kiri sejak tahun 2017 silam, menjabat sebagai kaur umum, kemudian dua tahun kedepan ada pergantian sekdes, pada waktu itu Julia Marni di angkat menjadi Kaur Pemerintahan dan aktif di kantor desa, hingga sampai pada tahun 2024,” tutur Mantan Kades.

Dapat disimpulkan dari kronologis hasil penelusuran dan konfirmasi tim kepada pihak-pihak terkait di mana Julia Marni saat terdaftar di Dapodik sebagai seorang guru tidak berkesesuaian, karena yang bersangkutan pada waktu bersamaan sedang aktif sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Pesaguan Kiri. Patut diduga telah terjadi Manipulasi data serta diduga ada mufakat Jahat antara Julia Marni dan Kepala SDN 14 Simpang Hulu yang telah menerbitkan SK Dapodik Julia Marni sebagai guru di SDN tersebut.

Penjelasan Kepala Sekolah dan Operator SDN 14 Simpang Hulu

Saidi, Kepala Sekolah SDN.14 Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat di Konfirmasi (16/06/24), menjelaskan memang benar Saat ini Julia Marni Guru PPPK yang lulus 2023 kemaren ditempatkan di SDN 14 Simpang Hulu.

“Terkait data pokok pendidikan Julia Marni masuk Di SDN 14 Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sekitar Bulan Juli 2023, kemudian saya keluarkan SK penunjukan Guru sebelum Pendaftaran guru PPPK. Saya mengeluarkan SK penunjukan sebagai guru hanya membantu yang bersangkutan untuk persyaratan mengikuti tes guru PPPK, karena disekolah kami memang kekurangan tenaga guru yang bisa menetap. Kami hanya membantu yang bersangkutan dan tidak ada maksud yang lain, “jelas Saidi.

Kemudian Tim melakukan konfirmasi kepada Sunario, Operator sekolah SDN 14 Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atas nama Juli Marni mulai dimasukan di SDN 14 Simpang Hulu ini sekitar bulan Juli 2023 sejak dikeluarkan SK oleh Kepala Sekolah.

“Kami memasukan data dapodik yang bersangkutan hanya semata-mata membantu yang bersangkutan untuk persyaratan tes PPPK dan tidak ada maksud yang lainnya. Selain itu memang kami membutuhkan tenaga guru, karena tidak ada yang mau ditempatkan di sekolah ini karena memang jauh tempatnya, ” pungkas Sunario.

Dugaan Pasal Yang Dilanggar

Karena itu patut di diuga apa yang dilakukan oleh Julia Marni adalah tindakan pemalsuan data pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 36 Pasal 51 ayat (1), yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00.

Kemudian Pemalsuan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022( UU PDP); Tentang Pelindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68, yang berbunyi setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Apabila hal tersebut dilakukan, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.

Dan Kepala Sekolah serta Operator maupun pihak yang terlibat dalam memuluskan apa yang menjadi maksud dan tujuan Julia Marni diduga melanggar pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP karena telah turut serta dalam sebuah kejahatan yang melawan hukum.

Tim/Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar