oleh

DPRD Kab. Bintan Sahkan Ranperda Retribusi PBG dan Penggunaan TKA

Bintan, Kepri – Beritainvestigasi.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang retribusi bangunan gedung, dan Ranperda tentang retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Senin (22/11/2021). Ke depan, istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah dihapus. Tapi diganti dengan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Paripurna pengesahan dua Ranperda tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Agus Wibowo, didampingi Wakil Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti dan Wakil Ketua, Agus Hartanto. Paripurna dihadiri Sekda Bintan, Adi Prihantara, Plt Sekwan, Riang Anggraini, anggota DPRD Bintan serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Bintan.

“Pada prinsipnya, Ranperda yang kita sahkan ini hanya perubahan nomenklatur. Kalau sebelumnya ada retribusi IMB, ke depan sudah dihapus nama itu. Tapi, diganti dengan PBG, yaitu retribusi Persetuan Bangunan Gedung,” kata Agus Wibowo saat membuka Paripurna tersebut.

Muhammad Najib selaku juru bicara Pansus PBG menerangkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Sehingga pemerintah daerah memiliki dasar untuk mengajukan rancangan retribusi PBG.

Mengenai proses penyelengaraan dan penerbitan PBG berdasarkan PP 16 tahun 2021 Pasal 261 itu menyebutkan bahwa, proses Penerbitan PBG meliputi penetapan nilai retribusi daerah. Kemudiaan pembayaran retribusi daerah, penerbitan PBG, penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh dinas terkait. NIlai retibusi daerah ditetapkan berdasarkan Indeks Terintegrasi dan Harga Satuan Retribusi.

Indeks Terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. Harga satuan Retribusi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembayaran dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah. Penerbitan PBG dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti Pembayaran Retribusi. Penerbitan PBG dilakukan oleh DPMPTSP.

“Ranperda ini sudah disahkan,” ujarnya.

Selain Ranperda PBG, DPRD Bintan juga mengesahkan Ranperda tentang retribusi Penggunaan TKA. Berdasarkan Ranperda ini, tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bintan harus mentransfer skil yang dimiliki untuk anak daerah Kabupaten Bintan. Dan seterusnya DPRD Kabupaten Bintan berharap ada keseriusan Pemerintah Daerah (OPD) teknis, untuk selalu memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaan. sehingga anak tempatan bisa bekerja diperusahaan yang ada di Kabupaten Bintan.

Sementara itu, Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, dua Ranperda yang disahkan DPRD Kabupaten Bintan ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan sebelumnya. Namun, ada beberapa nomenklatur yang diubah, dan penguatan secara hukum.

“Retribusi bagi TKA ini sebesar 100 Dolar US atau setara Rp1,4 juta (kurs 1 USD=Rp14.000) per bulannya,” kata Plt Bupati Bintan.

Roby mengatakan, potensi Ranperda Retribusi TKA tersebut diyakini akan membawa perbaikan ekonomi ke depannya. Karena akan menjadi satu sumber PAD.

Dikatakan, potensi retribusi penggunaan TKA ini cukup besar bila direalisasikan. Sebab, TKA yang bekerja di daerah Bintan jumlahnya cukup banyak.

Selama ini, jelas Roby, retribusi bagi TKA itu sudah ada, dan menjadi PNBP. Hanya saja, untuk pembagian daerah, belum begitu maksimal.

Plt Bupati pun berharap dengan adanya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda), bisa memaksimalkan potensi yang besar itu.

Ranperda ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Khususnya dalam ketentuan pasal 47, maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menjadi Retribusi Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Kalau melihat komposisi yang ada, potensinya cukup besar,” ujarnya.

Juru bicara Fraksi gabungan Perjuangan Amanat Hati Rakyat, Indra Srtiawan setuju dengan pungutan TKA yang diberlakukan sebesar 100 US Dolar per bulan itu.

Sehingga TKA yang dipekerjakan memiliki pendapatan menengah ke atas, serta benar-benar memiliki keahlian khusus yang tak dimiliki tenaga kerja lokal. Sehingga ke depan, tidak ada TKA yang bekerja di posisi bawah, yang bisa diisi tenaga kerja lokal.

“Selain itu, kami juga tidak ingin Perda ini nantinya dijadikan celah untuk melakukan gratifikasi kepada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing,” sarannya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed