Tanjungpinang, binfo April 2018.
Kedai atau warung kopi adalah tempat pertemuan antara manusia dan lainnya untuk rehat dan menyantap secangkir kopi hitam.
Yang di bicarakan adalah seluruh cerita hangat yang dimulai dari rakyat kelas bawah hingga pejabat berkelas.
Termasuk pencairan dana publikasi pun di lakukan oleh PPTK di salah satu warung kopi di Tanjungpinang.
Memang dilema, bahwa pemerintah meneriakkan bahwa anggaran kita tahun ini Devisit dan banyak program yang di pangkas akibat ketidaktersediaan anggaran.
Namun anggaran untuk media juga ikut terseret Devisit, sehingga banyak media yang tidak dapat ikut andil dalam kerja sama dengan DPRD Tanjungpinang melalui sekwan DPRD.
Hal ini di benarkan oleh Yuswadinata selaku pemegang anggaran bagian publikasi mengatakan bahwa tidak semua kegiatan dewan media mendapatkan bagian karena kalau di bagi semuannya maka dalam satu kegiatan itu pasti dananya habis, makanya di bagi bagilah ungkapnya lewat pesan singkat beberapa pekan yang lalu.
Memang bagian publikasi di DPRD Tanjungpinang memiliki mekanisme pemilihan media yang lengkap dan terverikasi oleh Dewan Pers.
Jumlah tagehan yang diberikan oleh DPRD nominalnya bervariasi tergantung lobi lobi tingkat tinggi,paling rendah berkisar 3 juta dan tinggi 10 juta ke atas untuk media cetak dan online.
Sedangkan untuk pencairan,sekwan DPRD menerapkan pembagian dananya di salah satu kedai kopi sehingga para wartawan tidak jauh jauh lagi ke senggarang.
Dan semua pencairan itu di potong oleh pengeluaran dana,misalkan nilai tagehan 3 juta di potong 1 juta atau lebih mencapai 1,5 juta.
Dan mau tak mau para penerima dana tagehan itu ikut mengiyakan biar tiap tiap kegiata DPRD Kota Tanjungpinang terus dapat bagian dana publikasi.
Hal ini di lakukan pengeluaran dana publikasi dari DPRD Tanjungpinang telah berjalan beberapa tahu yang lalu, terutama di tahun 2017.
Hanya beberapa media aja yang menerima dana tagehan itu di kantor DPRD Tanjungpinang.
