oleh

PT. Mayawana Persada Diduga Rampas Hak Ulayat, Begini Penjelasan Kades Kampar Sebomban

Kristianus Iskimo, A.Md, Kepala Desa Kampar Sebomban

Ketapang, Kalbar- Beritainvestigasi.com. Keberadaan PT. Mayawana Persada (PT.MP) yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) diduga merampas Hak Ulayat, sehingga mendapat penolakan dari berbagai kalangan di Kecamatan Simpang Dua.

Kehadiran PT  MP yang beroperasi tepatnya di Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Kalbar, membuat masyarakat di sekitar menjadi resah.

Dari penelusuran Media Beritainvestigasi.com, menurut beberapa tokoh yang berhasil diwawancarai menyebutkan, masuknya PT. MP dituding menyalahi prosedur, sehingga banyak mendapat pertentangan dari masyarakat adat.

Awak Media mencoba menghubungi Kepala Desa Kampar Sebomban, Kristianus Iskimo, A.Md.

Saat dihubungi Iskimo menjelaskan, bahwa Keberadaan PT. Mayawana Persada di Desa Kampar Sebomban sudah sesuai prosedur.

” Sudah disosialisasi, dimulai dari Dusun Amentak Giring, yang saat itu saya tidak hadir, warga menyampaikan Berita Acara (BA) bahwa masyarakat menerima keberadaan PT. MP. Karena masyarakat tidak bisa mengolah lahan yang bergambut, kemudian tidak ada akses sehingga sulit dijangkau,” jelas Iskimo melalui telepon WhatsApp, pada Jumat (27/08/2021).

Kades mendukung masuknya PT. MP lantaran Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, dan masyarakat bisa mendapat efek manfaat, berupa CSR dari PT. MP.

” Dalam sosialisasi disepakati program CRS yang dimulai dari pembangunan Gereja, bantuan Tong air bersih, pembuatan lapangan Volly dan disepakati Puskesmas pelayanan gratis bagi masyarakat. Sosialisasi tersebut dihadiri Kadus Dusun Mentak Giring,” ujar Kades.

Lanjut dijelaskannya, kemudian di Dusun Pantan, dari 108 KK, yang hadir 101 KK menyepakati kehadiran PT Mayawana.

“Kebetulan saya hadir, disepakati juga pola-pola seperti mengutamakan Tenaga kerja lokal dan dibuat program CSR, pagar balai dusun, pagar sekolah SD dan bantuan untuk Gereja di Pantan dan Seboring, kebetulan gereja ada dua yang akan dibangun. Semua mengarah pada hubungan yang saling menguntungkan, berita acaranya lengkap,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Iskimo memaparkan sosialisasi juga berlanjut di Dusun Lembawang.

” Yang diadakan di Aula Mesjid Al Annas, d hadiri oleh Polsek, saya selaku Kepala Desa, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, yang sama menyepakati menerima kehadiran PT Mayawana,” papar Iskimo.

Menurut Iskimo, karena masyarakat memang tidak bisa mengolah lahan tersebut, sehingga harus dimanfaatkan. Karena rata-rata lahan yang ada dalam izin PT. Mayawana itu gambut dan berpasir, yang tidak bisa digunakan sebagai lahan pertanian.

” Sehingga oleh masyarakat diserahkan kepada perusahaan, yang penting masyarakat mendapat efek manfaat. Ada pembagian hasil produksi sebesar 5% yang dikembalikan pada masyarakat, pembangunan sarana air bersih dan pembangunan Kubah Mesjid, semua sudah disepakati dan sekarang sedang dalam proses pengajuan,” lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa bukan hanya di 3 Dusun yang mendapat sosialisasi.

” Bukan cuma di 3 Dusun tersebut, di Dusun Tunas Kampar juga, di Pemecah sama, disepakati untuk pembangunan sarana prasana untuk masyarakat, seperti drainase dan finising pembangunan Gereja.

Dari 4 Dusun di Desa Kampar Sebomban, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak PT. Mayawana, dengan tidak langsung menebang dan menggarap, tetapi masyarakat sudah menandatangani dan disosialisasikan dengan bukti berita acara yang ditandatangani bersama,” terangnya.

Kades Kampar Sebomban menuding bahwa penolakan yang ada datangnya dari pihak luar.

” Untuk yang menolak itu, seperti yang saya dengar, itu Desa Semandang Kanan, inipun saya tidak tahu seperti apa, tetapi pihak PT Mayawana tidak ada pemaksaan,” katanya.

Martinus Dadho, Ketua Dewan Adat Dayak, Kecamatan Simpang Dua

Kades juga menyebut bahwa PT. MP yang berinvestasi dibidang penanaman Albasia (HTI) juga bergerak di areal hutan produksi.

” Saya pikir mereka juga mendapatkan legalitas dan menjalani apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam aturan pemerintah hutan produksi tidak bisa dimiliki oleh pihak pribadi, karena kita juga tidak bisa menerbitkan sertifikat karena statusnya masih dalam kawasan hutan produksi,” sebutnya.

Ia berpendapat Khusus di Desa Kampar Sebomban, masyarakat berpikir dari pada lahannya tidur, lebih baik digarap diserahkan pada investor.

” Kita mendapat efek pembangunan dan efek manfaat, tercipta lapangan kerja, dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga butuh akses, semua disepakati dituangkan dalam berita acara,” kata pria yang juga seorang Miliayarder.

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa sebelumnya sosialisasi sudah difasilitasi oleh Kecamatan. Pada waktu itu Ketua DAD menolak kehadiran PT. Mayawana.

” Tetapi sifatnya pribadi, sebab tidak ada persetujuan Kampar Sebomban, Kampar Sebomban tidak perlu persetujuan DAD untuk menolak, justru masyarakat Kampar Sebomban menerima kehadiran PT. Mayawana, itu sesuai berita acara dan bisa dibuktikan secara hukum,” jelasnya.

Iskimo beranggapan, tidak bisa hanya karena seorang Ketua DAD melawan kehendak masyarakat.

” Ketua DAD tidak bisa melawan kehendak masyarakat saya yang berpenduduk 2000 sekian. Sepengetahuan saya tidak ada satu orangpun dari Desa Kampar Sebomban yang menolak, yang ada itu cenderung dari orang luar, dari DAD dan orang-orang mantan atau bekas Viodamar atau mantan LSM. Karena mereka hanya menyoroti efek lingkungan, kalau berbicara lingkungan sawit juga dibuka, yang dibuka juga hutan,” ujar Iskimo.

Dengan dibukanya lahan untuk sawit Ekonomi masyarakat Kampar Sebomban meningkat.

” Dari situ masyarakat bisa merasakan manfaatnya, mereka mendapat plasma, bisa bekerja, sehingga desa Kampar Sebomban menjadi desa yang paling tinggi ekonominya di Kecamatan Simpang Dua. Orang Orang Simpang Dua yang nolak sawit seperti di Desa Gema Desa Mekar Raya semua mereka bekerja di Kampar Sebomban,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Simpang Dua, Martinus Dadho mengatakan, kehadiran HTI tidak menghargai hak-hak Adat peninggalan leluhur (orang tua terdahulu), yang merusak hutan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

” Semua dianggap milik Negara dengan dalih Undang-undang dengan hanya memberi tali asih Rp.300 ribu/hektar, yang mana pembayarannya harus melalui Kepala Dusun secara global,” ungkap Dadho melalui pesan WhatsApp Kamis( 26/08/2021).

Dadho menyebutkan, masuknya HTI ke Simpang Dua bermuara dari Desa Kampar Sebomban.

” Mereka masuk dari Dusun Mentawak Biring, tidak pernah berkoordinasi atau konsultasi dengan saya selaku DAD, tidak dianggap dan tidak dihargai,” ucap Dadho kesal.

Hal senada datang dari Ketua Ormas Gerakan Pemuda Dayak (GPD) Kabupaten Ketapang.

” Saya sebagai masyarakat Simpang Dua, masyarakat yang beradat yang sudah barang tentu hutan ulayat merupakan suatu amanah warisan nenek moyang kami Dayak, yang harus tetap kami lindungi, kami jaga dan pelihara serta kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan kami,” ujar Herdinata, S.Hut, Ketua GPD saat dihubungi via WhatsApp, Kamis (26/08/2021).

” Selaku Ketua Ormas Gerakan Pemuda Daya,k Kabupaten Ketapang, menolak keberadaan PT. Mayawana Persada di Kecamatan Simpang Dua dan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, yang telah membabat hutan tanpa melihat faktor lingkungan, faktor adat tradisi kami masyarakat adat. Keberadaan perusahaan ini tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat, semestinya perusahaan ini melakukan tebang pilih, bukan membabat seperti yang dilakukan saat ini,” tegas Herdinata.

Dilain pihak, Agustinus Alibata, Pateh Penyomar Benua, juga bersuara lantang.

” Saya sebagai Pateh Penyomar Benua Simpang, menolak kehadiran HTI yang bergerak dengan cara membabat hutan seperti ini. Ini bukan lahan kritis. Ini lahan utuh. Kok bisa sampai seperti lapangan bola gini,” kata Alibata.

Pantauan dilapangan, suara penolakan semakin ramai, dan beberapa tokoh dan Pemuka Adat juga mengirim surat protes kepada Presiden RI Joko Widodo.  (SDI/Vr).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed