Foto: Wakil Bupati tinjau kondisi siswa yang keracunan di ruang rawat medis(kiri) siswa dalam perawatan puskesmas(kanan) sumber: warga
Ketapang, Kalbar- Beritainvestigasi.com. Sebanyak 20 siswa dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Benua Kayong, Kelurahan Mulia Kerta, Kabupaten Ketapang, dilarikan ke rumah sakit. Selasa(23/09) 2025).
Para siswa tersebut diduga keracunan setelah usai menyantap Makanan yang disediakan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Perihal tersebut seketika menjadi viral dan sorotan publik.
Menurut informasi yang dihimpun tim media, bahwa para siswa usai mengantap makanan dan mengikuti pelajaran mengalami pusing, sakit perut dan muntah, sehingga dari pihak sekolah membawa mereka ke Puskesmas Tuan-tuan untuk mendapatkan pertolongan, namun karena kondisi memburuk dan jumlah bertambah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Agoesdjam Ketapang.
Menurut keterangan Kepala Sekolah SDN 12 Benua Kayong, Dewi Hardina Febrianti,bahwa beberapa saat setelah siswa menyantap menu MBG para siswa tiba-tiba mengeluh, pusing, mual sakit perut dan muntah.
“Tidak lama setelah makanan disantap, beberapa siswa mulai mengeluh sakit perut dan muntah. Awalnya ditangani di puskesmas, tapi karena kondisi makin parah, 16 siswa dibawa ke RSUD,”terang Kepala Sekolah.
Terkait menu yang dihidangkan, Dewi menyebutkan terdiri dari nasi putih, ikan filet, sayur oseng, tahu goreng, dan jeruk.
Dewi mengatakan tidak tau makanan yang mana yang bermasalah dan menjadi penyebab, dia menduga menu yang disediakan dari sayuran yang tidak segar.
“Ikan hiu memang amis dan kurang disukai, tapi saya rasa justru sayurnya yang bermasalah. Sepertinya sudah basi karena sebelumnya sempat dipanaskan kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang memastikan penanganan medis telah dilakukan sesuai standar.
“Begitu mendapat laporan dari Puskesmas Ratu Belian, kami langsung turun ke lapangan. Sebanyak 16 anak dan 1 dewasa dirujuk ke RSUD dr. Agoesdjam. Kondisi mereka kini membaik, dan ada satu pasien tambahan dengan gejala ringan. Semua biaya pengobatan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Kepala Dapur Mitra Mandiri 2 Kecamatan Benua Kayong yang bernaung di bawah Yayasan Adinda Karunia Ilahi, M. Yoga saat di temui tim media di ruang instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Agoesdjam enggan memberikan.
Beberapa orang tua siswa menghawatirkan anak mereka dan berharap ada evaluasi terhadap program pemerintah agar tidak ada korban-korban lain ke depan nya.
” Kalaupun pemerintah ingin memberikan makan siang, kenapa tidak diberikan langsung kepada orang tua saja? Kita tidak tau apakah makanan itu benar higienis atau tidak, kalau orng tua pasti terjaga dan tidak mungkin meracuni anak, “ujar Burhanuddin.
Hal serupa juga diungkapkan Suryani yang sangat menghawatirkan kondisi anaknya yang mengalami keracunan.
” Anak saya bilang cuma makan sayurnya saja, tapi tetap keracunan. Setelah kejadian ini saya bukan tenang malah khawatir kalau nanti anak saya keracunan lagi. Kalau pemerintah ingin membantu, mungkin bisa dengan cara yang lain, “tutur Suryani yang dikutib dari aksaraloka.idn.
Di pihak lain, laporan resmi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi(SP2G) Ketapang mengungkapkan sederet temuan serius terkait kondisi dapur mitra mandiri MBG, milik yayasan Adinda Karunia Ilahi yang berlokasi di Jalan Pangeran Kusuma Jaya, Kelihatan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong sebagai dapur penyedia yang menyebabkan keracunan.
Catatan dari hasil pantauan SP2G bahwa dapur tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas operasional. Lebih parah lagi, dapur juga tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan serta belum memiliki Sertifikasi Halal.
Dari sisi kebersihan, kondisi dapur jauh dari standar. Langit-langit dipenuhi sawang, dinding mulai berjamur, lantai epoxy rusak dan terkelupas. Tata letak dapur juga tidak mengikuti prinsip alur kerja satu arah (flow process) yang wajib diterapkan untuk mencegah kontaminasi silang.
SP2G juga menyoroti kondisi lingkungan sekitar dapur yang sangat berisiko. Dapur berdekatan langsung dengan jalan raya, sehingga rawan terpapar debu dan polusi kendaraan. Di ruang pengemasan makanan ditemukan banyak lalat tanpa sistem pengendalian hama yang efektif.
“Belum tersedia dokumentasi prosedur kerja, pemantauan suhu, dan pencatatan kebersihan. Selain itu, sistem pengolahan limbah cair juga tidak sesuai standar lingkungan,” tulis dalam laporan SP2G.
Namun ironisnya, dapur bermasalah ini setiap hari melayani 2.300 siswa penerima manfaat MBG di Ketapang. Meski peralatan penyajian seperti ompreng disebut sudah menggunakan SUS 304 sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), namun hal itu tidak menutup potensi risiko dari kondisi dapur yang tidak higienis.
Temuan SP2G ini semakin memperkuat desakan publik agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur mitra MBG. Pengawasan yang lemah dinilai menjadi faktor utama mengapa kasus keracunan massal bisa terjadi.
Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H menyampaikan keprihatinannya sekaligus menegaskan komitmen Pemkab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG.
“Kita akan berkoordinasi dengan pihak BGN untuk mengevaluasi, barangkali ada yang salah. Jadi mungkin ada yang dimasak, disajikan, ini tidak menutup kemungkinan siswa didik kita terganggu dengan makanan yang tidak layak. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” ucap Wabup.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa jika terbukti ada kesalahan prosedur dari dapur penyedia MBG, tidak menutup kemungkinan akan ada rekomendasi sanksi kepada pihak pengelola.
“Kalau terjadi kesalahan prosedur, tidak menutup kemungkinan juga bagi kita untuk merekomendasikan. Semoga ini nggak terulang lagi ke depannya. Kepala dapur harus bertanggung jawab, karena pengawasan dan pengelolaan makanan sangat menentukan. Kami akan lihat lebih jauh, siapa yang mengelola, dan mengapa bisa terjadi seperti ini,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Satgas MBG berkomitmen memperketat pengawasan proses pengolahan makanan pada program MBG. Evaluasi akan dilakukan bersama pihak BGN, pengelola dapur, dan dinas terkait untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Kasus ini harus diselidiki secara tuntas. Pemerintah daerah harus segera bertindak.
Satu hal jelas: keselamatan siswa jauh lebih penting, tidak sekedar terlaksananya program pemerintah dan sekadar pencitraan. Program MBG kini jadi sorotan publik Nusantara, karena hal serupa hampir terjadi ditiap wilayah tanah air.
Rilis: Tim PWK
