oleh

Seperti Sulap “Simsalabim”, Tanpa Mengikuti Pendidikan, Ijasah Paket C Diterima

Ket. Foto : ilustrasi contoh ijasah palsu

Lampung Selatan – Beritainvestigasi.com. Setiap orang menginginkan pendidikan untuk dapat merubah kehidupannya. Salah satu cara memperoleh pendidikan adalah bersekolah. Dengan harapan, usai berekolah akan mendapatkan pengakuan telah mengikuti pendidikan yang ditempuh, sehingga Ijasah merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipersiapkan dalam melamar pekerjaan. Namun, untuk mendapatkan ijasah tidak mudah, harus mengikuti aturan-aturan yang ada.

Tetapi tidak demikian dengan Amir Sukardi, warga Purdadi Dalam ini, dirinya dengan gampang, tanpa terdaftar, tanpa mengikuti pendidikan, tetapi memperoleh Ijasah Paket C (setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)

Amir tidak memperolehnya dengan ” Simsalabim”, ada proses dan Aktor yang berperan memberikan ijasah paket C palsu kepadanya.

Tijan Darorie, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sari Asih di Desa Jatimulyo, Kec. Jatiagung, Lampung Selatan, merupakan orang yang diduga menerbitkan ijasah paket  C palsu kepada Amir.

Lalu, Sudiyanta, warga Tanjung Sari, mantan Ka. TU UPT Pendidikan Kec. Tanjung Sari, berperan sebagai penghubung.

Sebelumnya diberitakan, Tijan Darorie mengakui telah menerbitkan ijasah paket C atas nama Amir Sukardi dengan nomor ijasah DN-PC 0179327. Ketika itu di tahun 2019 pada bulan mei , dirinya diminta tolong oleh Sudiyanta untuk menerbitkan ijazah Paket C atas nama Amir Sukardi, dengan alasan ijazah tersebut akan digunakan untuk melamar pekerjaan di sebuah pabrik pakan ternak. Hal tersebut diceritakan Tijan Darorie kepada awak media, Rabu (18/08/2021)

Namun, terungkapnya ijazah tersebut palsu setelah Amir Sukardi menggunakan ijazah tersebut sebagai persyaratan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Purwodadi Dalam, tahun 2021.

Mendapat informasi tersebut, beberapa Elemen dan LSM di Provinsi Lampung akan menggiring persoalan ini kepada pihak penegak.

Salah satunya, LSM Pembinaan Rakyat Lampung ( PRL). Sukardi, S.H, selaku Sekretaris Jenderal LSM PRL, memaparkan, penomena ijazah palsu merupakan penomena gunung es. Tidak menutup kemungkinan masih ada ijazah palsu lain yang sudah beredar dan dipergunakan seseorang untuk kepentingan tertentu.

” Perbuatan yang dilakukan tiga oknum tersebut jelas-jelas melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” ujar Sukardi, kepada media ini melalui sambungan, Sabtu (21/08/2021).

Oleh sebab itu, menurut Sukardi, pihaknya dan beberapa LSM akan mengadukan pihak-pihak terkait yang mengeluarkan ijasah palsu ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tentang ancaman hukuman bagi masing-masing pihak yang berperan dalam penerbitan ijazah palsu dimuat di pasal 67,68 dan pasal 69″ jelasnya.

Lanjutnya, penjelasan dari pasal tersebut, pada Pasal 67 mengatur bahwa perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah tanpa hak dipidana dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda Paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ).

Pasal 68 mengatur setiap orang yang membantu memberikan ijazah dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- ( Lima ratus juta ).

Sementara bagi si pengguna ijazah palsu sesuai dengan pasal 69 diancam dengan Pidana paling lama lima tahun dan/atau paling banyak Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta ).

Tambah Sukardi, penomena ijazah palsu yang beredar di Lampung Selatan merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan Lampung Selatan dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan.

Sementara itu, dalam bincang-bincang santai di Bandar Lampung, Ketua Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Setwil Provunsi Lampung, Aminudin, mengutarakan, sebagai kontrol sosial, saya dan teman-teman media akan mengawal kasus ini dari segi pemberitaan.

” Sebagai Wartawan, yang berfungsi sebagai kontrol sosial, akan mengawal permasalahan ijazah palsu ini sampai ke proses hukum agar menjadi terang benerang,” ucap Aminudin, yang  juga menaungi 75 media patners di FPII ini, Sabtu (21/08/2021).  (Wes)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed