Patuhi Surat Edaran KPK, DPRD Kaltim Gelar RDP Bersama Tim TAPD

Samarinda, Kalikantan Timur- Beritainvestigasi.com Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam RDP tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua Muhammad Samsun dan Seno Aji, serta ketua fraksi dan komisi serta menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, mengatakan bahwa rapat ini adalah penyesuaian APBD 2023, dan juga bentuk respon atas saran serta arahan-arahan dari KPK dalam meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan.

“KPK mengirimkan surat pemberitahuan agar dalam proses perencanaan dan penganggaran Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memperhatikan Surat Edaran (SE) Ketua KPK Nomor 8 tahun 2021 tentang Wakil pencegahan korupsi,” Ungkap Samsun.

Lebih jauh, ia menjelaskan terkait serapan APBD Kaltim yang hampir semua sudah memenuhi persyaratan perencanaan, dan dalam tahap kemajuan

“Tapi kita memproyeksikan akan terserap semua dana APBD-nya agar terlaksana, sebagian besar sudah memenuhi persyaratan perencanaan yang jadi tuntutan,” Ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Samsun juga menyoroti adanya OPD yang belum maksimal penyerapan anggaran. Namun pihaknya mengaku akan menindaklanjuti salah satunya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang sedang dalam progres pelengkapan adminstrasif.

“Catatan krusialnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Arah KPK terkait perencanaan,” Pungkasnya.(Gunawan, S/ Red)

Sumber: Infobenua.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *