Jakarta — Beritainvestigasi.com. Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi praktik yang merugikan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/05/2026), dan langsung menjadi sorotan publik.
Di hadapan anggota dewan, Presiden secara terbuka menyinggung adanya pihak-pihak yang merasa kuat karena mendapat perlindungan dari oknum berseragam.
“Biasanya mereka ada bekingnya, bekingnya biasanya seragamnya kalau ndak ijau ya coklat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ucapan tersebut langsung memantik perhatian luas karena dinilai sebagai sinyal tegas terhadap dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan oknum aparat di lapangan.
Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri sejatinya merupakan institusi milik rakyat yang harus berdiri untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
“TNI dan Polri adalah tentara dan Polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat,” tegasnya.
Dalam pidato yang bernada keras itu, Prabowo juga meminta masyarakat tidak takut melaporkan dugaan penyimpangan aparat. Bahkan, Presiden secara terbuka meminta rakyat memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan tindakan aparat yang dianggap tidak benar.
“Kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja lapor langsung ke saya,” katanya.
Pernyataan tersebut sontak viral di media sosial dan menuai beragam respons dari publik. Banyak warganet menilai pidato Presiden sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan pengawasan publik terhadap aparat negara.
Sejumlah pengamat menilai pesan Presiden menjadi peringatan serius bagi institusi penegak hukum agar menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai persoalan hukum dan konflik sosial di sejumlah daerah.
Pidato itu juga dianggap mempertegas posisi rakyat sebagai bagian penting dalam pengawasan sosial di era digital. Dengan akses kamera dan media sosial yang dimiliki hampir seluruh masyarakat, kontrol publik dinilai kini semakin kuat terhadap berbagai tindakan aparat di lapangan.(Red)
