JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengakui bahwa Kamaluddin tidak jarang tiba ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) bagi menemui hakim konstitusi Patrialis Akbar.
Kamaluddin yaitu orang yg diduga menjadi perantara suap antara Patrialis Akbar dengan pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Dugaan suap itu sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, Arief tak pernah menduga seandainya kedatangan Kamaluddin itu justru berujung pada penangkapan Patrialis, Kamaluddin, dan Basuki oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan.
“Iya, mungkin ada keperluan,” ujar Arief di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).
Ia menjelaskan, tamu yg tiba ke MK sebenarnya tak mampu sembarangan masuk ke ruangan hakim. Apalagi seandainya cuma dengan alasan ingin bertemu hakim konstitusi.
Sebab, seandainya hakim yg ingin ditemui tak ingin menerima tamu tersebut, maka tak mulai ada pertemuan.
“Tamu yg datang, kalau hakim bilang tak mampu menerima, itu tak mungkin naik atas ruangan,” ujar Arief.
“Itu sebetulnya kenapa dapat tidak jarang ke sini karena hakim bersangkutan oke,” kata dia.
Padahal, ada etika buat hakim konstitusi dalam menerima tamu, meski tak tertulis.
Semestinya, seandainya hakim konstitusi ingin menerima pihak dari luar MK buat bertemu maka harus didampingi oleh ajudan, atau setidaknya jadwal atau rencana meeting itu diketahui atau dilaporkan kepada sekretaris jenderal.
Hal ini, menurut Arief, seharusnya dipahami oleh semua hakim MK.
“Karena itu dalam rangka kontrol kami bicaranya apa, kalau ada apa-apa, kalian dapat lihat. Kecuali mahasiswa mau konsultasi, itu pun diketahui ajudan,” kata Arief.
(Baca juga: Di Hadapan MKMK, Patrialis Akui Bocorkan Draf Putusan Uji Materi)
Namun terkait masalah etik, hal ini kembali kepada diri sendiri bagaimana dapat memahami etik dan tetap hati-hati dalam bersikap serta bertindak, karena dijaga dewan etik dan diawasi KPK.
“Kembali ke diri sendiri, pengalaman saya, hakim ‘selesai hidupnya’. Mau diapain aja repot, tiap hari diawasi Allah. Sebetulnya itu telah jadi rem, apalagi ada dewan etik dan disadap KPK,” kata Arief.
Sumber: http://nasional.kompas.com
