oleh

Saling Tuding Pengadaan Polymerase Chain Reaction (PCR) ini Jawaban Kadinkes Bintan dan Direktur RSUD

 

Ket photo: Dr Beni Direktur RSUD Bintan

Bintan-BeritaInvestigasi.Com, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, dr Gama menegaskan alat pendukung tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan dalam proses pengadaan oleh pihak RSUD Bintan.

“Sedang proses pengadaan oleh RSUD, kan menggunakan anggaran revocusing,” ungkap dr Gamma saat dikonfirmasi media ini, Jumat(13/8) sore.

Sementara itu, Direktur RSUD Bintan, dr Benni Antomi membenarkan hal tersebut menurutnya saat ini pihaknya sedang mempersiapkan dokumen alat pendukung tes PCR tersebut.

“Masih kita pelajari dan akan kita serah ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Bintan,”  ungkapnya.

Saat disinggung apakah itu, akan dilelang atau tidak. Benni menegaskan bahwa itu wewenang dari ULP Bintan.

“ULP yang berhak menentukan. Kita hanya menyerahkan dokumen saja,” tutupnya.

Ket photo: Pengecekan Suhu tubuh pada program vaksinasi di RSUD Bintan beberapa waktu yang lalu

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Tarmizi  mempertanyakan penggunaan anggaran rekofusing Pemerintah Kabupaten Bintan yang sampai saat ini belum terealisasi.

Pasalnya, menurut Politisi Partai Hanura ini, anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Legislatif untuk masyarakat sudah terpotong akibat adanya kebijakan tersebut. Tetapi, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai berapa besaran anggaran Covid-19 di Kabupaten Bintan.

“Kami saja selaku anggota DPRD pokir – Pokir kami di potong karena covid dan sampai saat ini saya tahu berapa besar anggaran Covid-19 tersebut dan untuk apa saja pengunaannya karena pemkab bintan dalam hal ini Dinkes Bintan tidak pernah memberitahukan mau pun memaparkan kepada anggota DPRD bintan,” tegas Tarmizi kepada media ini, Jumat(13/8) pagi.

Untuk itu, Tarmizi meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terbuka masalah anggaran Covid-19 sehingga hal tersebut tidak menimbulkan persepsi yang berbeda ditengah masyarakat.

“Seharusnya pihak Dinkes Kabupaten bintan harus menyampaikan dan memaparkan kepada anggota DPRD bintan untuk apa anggaran Covid-19 yang sudah di recofusing, jadi kami sebagai wakil rakyat dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait anggaran covid tersebut,” ucap Tarmizi.

Tarmizi juga menyinggung masalah anggaran alat pendukung tes Polymerase Chain Reaction sebesar Rp 1,4 Milyar yang ditanyakan oleh anggota DPRD Bintan, Hasriawadi sampai sekarang belum ada kejelasan.

“Untuk masalah Anggaran Covid-19 mungkin pak Hasriawady lebih mengetahui karena beliau di Pansus LPP dan beliau pernah menyinggung mslh dana covid 1.4M untuk pembelian alat PCR tapi ternyata sampai saat ini juga tidak ada tindak lanjutnya seperti apa mungkin juga beliau sudah dikondisikan sehingga tidak  bersuara lagi,” ungkap Tarmizi. (Budi/it)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed