oleh

Wagub Kepri Berharap Masukan dari Stake Holder di Kepri Diakomodir

Tanjungpinang, Kepri – Beritainvestigasi.com. Wakil Gubernur Kepri, Hj. Marlin Agustina menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Landas Kontinen di Kepulauan Riau. Tim yang diketuai Taufik Basari dari Fraksi Nasdem tersebut menjemput aspirasi dari Stake Holder di Kepri untuk kebutuhan rancangan Undang-undang Landas Kontinen tersebut.

Wagub, Hj Marlin sangat berharap beberapa masukan dari stake holder di Kepri yang bersentuhan langsung dengan garis terluar dari NKRI, seperti dari Wakil Bupati Natuna, Bupati Anambas, Guskamla, Danlantamal maupun dinas terkait di Pemprov Kepri bisa diakomodir oleh Pansus DPR RI RUU Landas Kontinen.

“Saya sangat berharap masukan dari Kepri bisa diakomodir karena pihak yang memberikan masukan dan saran adalah orang-orang yang langsung mengalami situasi di perbatasan terluar Provinsi Kepri,” ujar Hj. Marlin usai mengikuti pertemuan tersebut. Selasa (07/09/2021).

Beberapa masukan yang mengemuka saat pertemuan dengan Pansus RUU Landas Kontinen seperti yang diungkapkan oleh Bupati Anambas Abdul Haris. Ia menyampaikan dalam  RUU Landas Kontinen nanti peran pemerintah daerah lebih diperluas. Alasannya pemerintah daerahlah yang mengalami berbagai dampak dari keadaan diperbatasan tersebut.

Selain itu, juga sampaikan agar pengawasan perbatasan ditambah, baik dalam bentuk infastruktur, petugas, maupun peralatan yang digunakan dalam menjaga laut perbatasan. Seperti usulan dari Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda yang mengatakan sebaiknya di Natuna ada kapal induk canggih untuk mengawal laut perbatasan. Begitu juga dengan pangkalan militer yang lengkap.

Ada juga masukan agar potensi laut dalam bidang Farmasi juga diperhatikan. Begitu juga dengan penindakan pada peneliti asing di laut Indonesia yang tidak hanya pada oknumnya tetapi juga lembaga yang menaungi si peneliti asing tersebut.

Ketua Tim Pansus RUU Landas Kontinen, Taufik Basari, menyebutkan, kunjungan kerja ke Kepri bertujuan menyampaikan adanya  RUU Landas Kontinen di samping menjaring aspirasi dan masukan dari stake holder di Kepri, terutama yang bekerja di perbatasan dengan negara lain dan laut lepas.

“RUU Landas Kontinen terkait dengan perbatasan dengan negara lain dan laut lepas sehingga kami merasa penting menjemput aspirasi  masukan dari berbagai pihak yang berada langsung di perbatasan dan laut lepas. Apa yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam membahas RUU Landas Kontinen ini,” jelas Taufik.

Taufik melanjutkan, RUU Landas Kontinen yang sedang dirancang saat ini adalah penyempurnaan dari Undang-undang Landas Kontinen Tahun 1973 dan Konvensi Jenewa Tahun 1958 lalu sehingga diperlukan pembaharuan.

Tidak itu saja, RUU Landas Kontinen yang baru akan memberikan lebih banyak potensi yang bisa digali dari laut dan perbatasan Indonesia. Sehingga potensi untuk eksplorasi dan eksploitasi bisa lebih luas dan optimal.

Anggota Pansus yang turur hadir pada pertemuan tersebut, Muhammad Syafii (Gerindra), Charles Meikyansyah (Nasdem), Syaiful Bahwai Anshori (PKB), Aus Hidayat Nur (PKS),  Muslim (Demokrat), Rudi Mas’ud (Golkar).

Dari Provinsi Kepri hadir juga Walikota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda, Bupati Anambas, Abdul Haris, Kepala Dinas Kelautan Kepri, T.S Arif Fadillah, Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, Danguskamla, Polda Kepri, Danlantamal, Direktur Pelabuhan BP. Batam, Dendi G dan pejabat terkait lainnya.  (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed