FPRK Soroti DBH dan Pembangunan di Kabupaten Ketapang

Ketapang1763 Dilihat

 

Ketapang, Kalbar – Beritainvestigasi.com DBH atau Dana Bagi Hasil salah satunya didapat dari kontribusi perusahaan, seperti perusahaan perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya yang dibayarkan ke Kas Daerah.

Namun keberadaan dan regulasi DBH ini banyak tidak mengetahui nya, hal terbut diungkapkan Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK).

“Berapa Dana Bagi Hasil yang sudah masuk ke Kas Daerah dan kemana saja dana tersebut dialokasikan, ” ungkap Isa Anshari Ketua FPRK.

Selanjutnya Isa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya instansi yang membidangi agar perihal tersebut dapat disampaikan dengan transparan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

“Mestinya hal ini disampaikan agar masyarakat memahami, dan pihak pengusaha atau perusahaan juga merasa mereka punya tanggung jawab ikut serta dalam pembangunan serta masyarakat mengetahui kalau ada kontribusi dari pengusaha, “ujar Isa.

Isa mengatakan kalau FPRK akan konsen dan mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Ketapang untuk mengawasi setiap pembangunan yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan kedepan nya.

Menurut nya sudah banyak kekecewaan yang dirasakan masyarakat, contohnya pembangunan ruas jalan Pelang Batu Tajm yang menelan anggaran hingga 56 Milyar Rupiah namun tak lama berselang jalan tersebut sudah hancur bahkan sepanjang jalan terdapat kolam yang tergenang air.

Kemudian Isa juga menyinggung proyek Food estate di Teluk Keluang yang hingga saat ini tidak ada kejelasan. Pembangunan sudah berjalan namun soal perizinan masih belum jelas.

Selain itu Isa juga menyebut soal pembangunan jembatan pawan 6 di Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan yang konon penganggaran nya mencapai Rp 39 milyar. Dan setiap tahun dianggarkan sejak tahun 2021.

“Karena itu, mari kita awasi bersama setiap pembangunan yang sedang berjalan, saat ini sedang ada pembangunan jalan dari Pelang- Kepuluk senilai 18, 5 Milyar Rupiah dan Kepuluk- Batu Tajam 37,5 Milyar. Yang total pembangunan mencapai 55 Milyar, ” ujar Isa.

Isa menegaskan pembangunan harus mengedepankan nilai manfaat dan menjaga mutu serta kwalitas, agar roda perekonomian dapat berjalan lancar serta mobilitas warga juga tidak terhambat.

” Kalau jalan bagus mobilitas lancar perekonomian warga juga akan lancar dan beetumbuh baik, “pungkas pria yang akrab disapa Pakwe Isa.

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Yang berwenang mengawasi= DPRD Kab Ketapang. Bukan ormas. Soal jalan Pelang, pelajari dulu kasus dan statusnya, jangan sampai masyarakat salah mengerti karena tuduhan yang kabur…