Kapolri Batal Hadir, Ini 5 Poin Yang Ingin Ditanya Komisi III DPR

Politik632 Dilihat

Mau Diskon Rp 250,000? Beli tiket pesawat-nya di Pergi.com Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak mampu menghadiri undangan Komisi III DPR, Senin (28/11). Tito tidak dapat hadir karena harus menemani kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo mengatakan, selain menemani Jokowi, Tito juga dijadwalkan bertemu elemen massa yg mulai berunjuk rasa pada 2 Desember mendatang.

“Penundaan tersebut karena Kapolri selain harus mendampingi presiden Jokowi ke dua wilayah. Juga pada hari ini mulai bertemu dengan dua elemen yg mulai melakukan unjuk rasa aksi damai bela Islam III,” kata Bambang melalui pesan tertulisnya, Senin (28/11).

Bambang menyayangkan Kapolri menunda rapat dengan Komisi III. Padahal, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan terkait aktor politik demonstrasi 4 November dan isu makar hingga polemik rush money.

“Kami tentu menyayangkan rapat komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Kapolri tersebut tertunda. Namun kalian juga mampu memahami bahwa tugas-tugas mendesak yg harus diselesaikan Kapolri dalam rangka pengamanan unjuk rasa bela Islam III pada 2 Desember 2016 yg mulai tiba jauh lebih penting,” jelasnya.

“Seyogyanya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI mulai mempertanyakan dan mendalami pernyataan bersama Kapolri dan Panglima TNI tentang adanya upaya makar dengan menunggangi rencana aksi damai 2-12 yg tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” sambung dia.

Pertama, kata dia, pertanyaan yg mulai diajukan terkait pernyataan Kapolri soal kelompok-kelompok yg mulai melakukan agenda makar. Bambang menyebut keterangan Tito harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Apakah identitas sosok-sosok petualang politik yg ingin melakukan makar itu telah teridentifikasi, dan kapan mulai diumumkan kepada publik?” terangnya.

Termasuk juga, agenda terselubung pihak yg ingin menguasai Dewan Perwakilan Rakyat demi menggulingkan Jokowi. Kemudian, lanjut dia, pertanyaan soal bagaimana langkah Polri mulai memperlakukan para perencana makar itu tersebut.

“Kedua, rapat-rapat yg mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung Dewan Perwakilan Rakyat diselenggarakan di mana saja? Siapa politisi yg dimaksud yg menjadi peserta rapat-rapat itu?” tegasnya.

Politisi Golkar ini menuturkan, Dewan Perwakilan Rakyat juga mulai mempertanyakan soal isu rush money yg sempat membuat kegaduhan ekonomi di Indonesia.

“Keempat, Apakah pelaku hoax rush money itu memiliki keterkaitan dengan para peserta pertemuan yg merencanakan makar?,” tandas Bambang.

Terakhir, pertanyaan yg mulai diajukan yakni terkait penanganan aktor-aktor politik demonstrasi 4 November yg berakhir ricuh.

“Sudah sejauh mana penanganan atau penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yg menunggangi aksi damai 4.11 yg berujung pada kerusuhan itu? Dan mulai berlangsung berapa lama situasi dan keadaan was-was ini mulai berlangsung?,” pungkasnya.Baca juga:
Kapolri berharap demo 2 Desember tidak digelar di jalan protokol
Isu makar bagi resah, Dewan Perwakilan Rakyat minta Jokowi evaluasi Kapolri
Kapolri Tito diminta tak gegabah keluarkan keterangan makar
Diminta bubarkan FPI, ini jawaban Kapolri Tito Karnavian
Temani Jokowi, Kapolri batal ‘disidang’ Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat soal makar

Sumber: http://www.merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *