Golkar Yang Usulkan Tantowi Yahya Jadi Dubes

Politik774 Dilihat

Mau Diskon Rp 250,000? Beli tiket pesawat-nya di Pergi.com Presiden Joko Widodo sudah menunjuk sejumlah nama duta besar bagi bertugas akan 2017 nanti. Nama-nama menteri hingga politisi diproyeksikan bagi bertugas di negara-negara sahabat, salah satunya Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya. Tantowi didapuk menjadi dubes di Selandia Baru.

Tantowi mengatakan, penunjukannya sebagai calon duta besar adalah usulan dari Partai Golkar. Usulan Partai Golkar, kata dia, sudah disetujui oleh Presiden dan mulai disampaikan ke Kementerian Luar Negeri.

“Saya jalur nomor dua, usulan parpol. Diusulkan Partai Golkar buat dipertimbangkan presiden sebagai calon dubes. Alhamdulillah presiden menyetujui itu. Proses selanjutnya pengiriman nama ke Kemenlu. Prosesnya cukup lama hingga ditetapkan ada 23 pos yg kosong. Salah satunya diberikan kader Golkar,” kata Tantowi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Tantowi menjelaskan, ada tiga jalur penunjukan sebagai duta besar. Pertama melalui rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. Jalur ini, menurutnya, para diplomat sudah cukup waktu dan tingkatan bagi dijadikan duta besar.

“Jalur dubes kan ada tiga. Pertama dari Kemenlu yg diajukan adalah para diplomat yg jenjang karir eselonisasi dan dari sisi waktu telah sepantasnya telah waktu dicalonkan jadi dubes,” jelasnya.

Jalur kedua melalui partai politik. Tantowi berujar, partai-partai memiliki hak buat mengajukan kadernya yg dianggap berkualitas buat dijadikan duta besar kepada Presiden. Terakhir, rekomendasi segera dari Presiden.

“Kedua dari jalur parpol. Parpol milik kesempatan buat memajukan kadernya yg dianggap dapat buat dipertimbangkan presiden sebagai calon duta besar. Ketiga dari meja presiden. Presiden milik hak memilih siapapun yg pantas bagi jadi kepala perwakilan RI di negara sahabat,” terang dia.

Politisi Golkar ini membantah, seandainya penunjukan dirinya sebagai duta besar sebagai bentuk bagi-bagi jatah kekuasaan. Dia mengklaim Jokowi memiliki hak prerogatif bagi memilih perwakilan RI di negara sahabat meskipun dari usulan partai.

“Tidak segala parpol pendukung pemerintah mampu jatah. Ini permasalahan peluang yg diberikan presiden, kata akhirnya presiden. Presiden milik hak sepenuhnya bagi mengendorse atau di usulan dari partai pendukung tersebut,” tandasnya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini mengaku sudah memahami tugas pokok sebagai duta besar. Apalagi, lanjut dia, komunikasi antara Komisi I dan Kemenlu sudah terjalin dengan baik.

“Selama 7 tahun di komisi I tugas aku melakukan pengawasan di Kemenlu. Memberi aku gambaran lah dari tupok kepala perwakilan di lndonesia seperti apa. Ditambah komunikasi intensif dan kemenlu baik meeting kerja di komisi I maupun kunjungan kerja ke luar negeri. Insya Allah kalau tugas-tugas pokok aku mengerti,” pungkasnya.Baca juga:
Ramai petisi minta Trump jadikan Mia Khalifah Dubes AS bagi Saudi
Komisi I langsung uji kelayakan calon dubes, seluruh dinilai berkualitas
Jokowi serahkan 23 nama calon dubes ke DPR, ada nama eks menteri
Jakarta diteror, Dubes Jerman panik ketika kunjungi Purwakarta
Jokowi lantik 13 dubes baru dari sosialita, caleg, hingga diplomat
Menlu Retno bantah timses Jokowi-JK bisa jatah kursi duta besar
Tim sukses Jokowi jadi dubes, Dewan Perwakilan Rakyat sebut mampu ditolak negara tujuan

Sumber: http://www.merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *